Lugas dan Berintegritas

Berikut Rekomendasi KPAI Tentang Sistem Zonasi

0 21

HARIANBEKASI.com – Berdasarkan hasil analisis dari pengaduan PPDB sistem Zonasi yang diterima, maka Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan kesimpulan sekaligus rekomendasi sebagai berikut :

Pertama, Dari total pengaduan sebanyak 95 kurang dari 10% yang menolak sistem zonasi. Mayoritas pengadu mendukung sistem zonasi , namun dengan berbagai catatan. Mayoritas pengadu menyayangkan penerapan 90% zonasi murni dalam Permendikbud No. 51/2019, sementara jumlah sekolah negeri belum merata penyebarannya dan masih minim jumlahnya, terutama di jenjang SMP dan SMA.

Kedua, Minimnya sekolah negeri dijenjang SMP dan SMA haruslah di atasi segera dengan membangun sekolah dan infrastruktur pendidikan yang mendukung kualitas pendidikan. Kalau tidak segera ditambah, maka setiap tahun kita akan menghadapi keluhan masyarakat dan masalah PPDB di setiap daerah.

“Oleh karena itu, KPAI mendorong pemerintah pusat tidak hanya melakukan zonasi siswa, tetapi juga zonasi guru dan zonasi pendidikan yang melibatkan setidaknya 8 Kementerian/Lembaga, diantaranya KemenPUPR yang harus membangun infrastruktur pendidikan berbasis zonasi,” Ujar Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan kepada HarianBekasi.com.

Retno menjelaskan bahwa Kemenkeu telah menyediakan anggaran dalam pelaksanaan zonasi pendidikan, adapun Bappenas menyusun perencanaan tata ruang wilayah terkait bidang pendidikan sesuai zonasi pendidikan, serta KemenPANRB akan menentukan pengendalian formasi guru.

Ketiga, sistem zonasi dalam PPDB mendorong terciptanya pendidikan berkeadilan bagi anak-anak Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi Republik Indonesia. Namun, pendidikan yang berkeadilan adalah berkaitan dengan akses pendidikan, belum mencapai pendidikan yang berkualitas. Sejatinya pendidikan nasional harus berkeadilan dan berkualitas. Hanya menzonasi siswa tanpa menzonasi guru dan zonasi pendidikan tidak akan mendongkrak kualitas pendidikan. Zonasi pendidikan tidak hanya digunakan untuk mendekatkan anak dengan sekolah, sistem zonasi ini juga dapat digunakan untuk menambah guru dan mutasi guru, serta menentukan pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang membutuhkan.

Keempat, KPAI mendorong lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang sistem zonasi pendidikan dibutuhkan sebagai sarana kolaborasi dan sinergi antar kementerian/ /lembaga dengan pemerintah daerah. Untuk keberhasilan sistem zonasi pendidikan diperlukan sinergi kebijakan antar kementerian untuk upaya melayani dan memenuhi hak atas pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Setidaknya ada delapan kementerian dan lembaga akan terlibat dalam sistem zonasi pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kelima, Delapan Kementerian dan lembaga yang akan berperan dalam sistem zonasi adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(KemenPUPR), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Bappenas.

Kemendagri diharapkan akan mengordinasikan kepala daerah dalam menyusun kebijakan pendidikan, Kementerian Agama akan memastikan satuan pendidikan formal dan nonformal yang berada di bawah kewenangannya diikutkan dalam zonasi pendidikan, Kemenristekdikti akan menyelaraskan lembaga pendidikan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan guru nasional.

Keenam, KPAI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara konsisten dan terus menerus melakukan pemerataan sumber dana dan sumber daya ke seluruh sekolah negeri yang ada, tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah tertentu yang dianggap unggul selama ini.

Ketujuh, Berkaitan dengan pengaduan-pengaduan yang diterima, KPAI menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

(1) Dugaan kecurangan (sebanyak 23 pengaduan)
Untuk dugaan kecurangan dalam PPDB tahun 2019, KPAI mendorong pihak terkait yang memiliki kewenangan untuk pembinaan dan pengawasan internal, seperti inspektorat memeriksa pihak yang diadukan, sehingga dapat dicarikan solusi agar kedepan kasus yang sama dapat dicegah atau tidak terulang kembali;

(2) Sekolah negeri minim dan tidak merata (sebanyak 17 pengaduan)
Untuk daerah yang wilayah kelurahan atau kecamatannya tidak ada SMPN dan atau SMAN maka daerah yang bersangkutan segera menyusun perencanaan bagi pembangunan gedung SMPN dan atau SMAN agar anak-anak di wilayah tersebut dapat mengakses sekolah negeri. Pemenuhan hak atas pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi Negara dalam keadaan apapun;

(3) Tidak diterima Meski jarak rumah dengan sekolah relative sangat dekat, karena seleksi PPDB di wilayah tersebut menggunakan nilai UN (sebanyak 14 pengaduan), dimana yang terbanyak berasal dari DKI Jakarta. KPAI mendorong Kemdikbud berkomunikasi dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta agar dapat melaksanakan PPDB dengan sistem zonasi murni, apalagi DKI Jakarta memiliki sekolah negeri yang terbanyak, jauh diatas rata-rata daerah lainnya di Indonesia;

(4) Tidak diterima Meski Berprestasi Karena Jarak Rumah Jauh Dari Sekolah (14 pengaduan), Untuk masalah ini, sangat berhubungan erat dengan minimnya sekolah negeri dan tidak merata pula penyebarannya, oleh karena itu KPAI mendorong pemerintah daerah segera merencanakan penambahan sekolah negeri baru, terutama di wilayah-wilayah yang minim atau bahkan tidak ada sekolah negerinya.

(5) Masalah Domisili dan Kartu Keluarga (7 Pengaduan) ;
Untuk masalah perpindahan domisili dan kartu keluarga (KK) perlu dipikirkan solusinya dan seharusnya fleksibel juga, karena ada keluarga yang memang benar-benar pindah KK dan kebetulan belum satu tahun perpindahannya. Mencegah perpindahan KK dengan maksud mengincar sekolah tertentu hingga rela membayar sejumlah uang yang tidak kecil nilainya tentu harus diantisipasi dengan bijak dan menggunakan sistem yang aman dan terukur. Tentu saja penting melibatkan Dinas Dukcapil setempat.

(6) Lain-lain sebanyak 24 pengaduan (Sosialisasi, Menolak Kebijakan, Zona Beririsan dan Masalah Teknis), untuk masalah-masalah teknis seperti masalah token, masalah sosialisasi juknis PPDB, dan zona beririsan tentu harus diselesaikan oleh pihak terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan setempat yang dapat diatasi dengan membuka posko pengaduan, baik pengaduan langsung maupun pengaduan online

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.